SEKILAS INFO
: - Rabu, 02-12-2020
  • 6 bulan yang lalu / Kami segenap keluarga besar SMAN 1 TEMPEH mengucapkan Selamat hari raya idul fitri 1441 Hijriah. Minal aidzin wal faidzin mohon maaf lahir dan bathin
  • 8 bulan yang lalu / Mari bersama kita lawan virus Covid 19 dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Hindari ke tempat keramaian, cuci tangan secara berkala jika dari luar rumah, terapkan social distancing untuk sementara waktu, tidak keluar dari rumah jika tidak terlalu penting, dan selalu patuhi himbauan pemerintah
  • 8 bulan yang lalu / Berdasarkan surat edaran  kepala dinas pendidikan  cabang jember – lumajang, aktifitas belajar di rumah diperpanjang hingga 5 april 2020.
Persiapan Dindik Provinsi JAWA TIMUR MENJELANG PENGAMBILALIHAN WEWENANG SMA/SMK

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perda tersebut terkait pengambilalihan kewenangan penuh atas Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah menyiapkan diri, Struktur Organisasi sudah ditata baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Setelah SMA dan SMK diambil alih Provinsi, kewenangannya tidak akan sama seperti saat ditangani Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satunya masalah pembiayaan. Selama ini, Pemerintah Kabupaten/Kota memberlakukan sekolah gratis bagi semua jenjang pendidikan mulai SD hingga SMA/SMK. Namun jika nanti ditangani Provinsi, biaya sekolah belum tentu bisa gratis karena APBD Jawa Timur tidak memungkinkan untuk memberikan jaminan sekolah gratis bagi seluruh SMA/SMK di Provinsi.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Saiful Rachman menuturkan bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama baik itu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat. Jika kewenangan diambil alih Provinsi bukan berarti Kabupaten/Kota tidak bisa membantu. SMA/SMK tetap berada di wilayah Kabupaten/Kota.

Saat ini, kata Saiful, tahapan proses yang dilakukan adalah persiapan peralihan guru khususnya guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di SMA/SMK. Gaji guru sebanyak 36 ribu lebih akan ditangani Provinsi mulai Januari 2017.

Secara teknis, gaji guru itu akan dibayarkan pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan akan langsung dimasukkan ke rekening guru masing-masing melalui Bank Jatim. Sehingga nantinya sekolah tidak perlu lagi menggunakan jasa juru bayar untuk mengurusi gaji para gurunya. Tujuannya adalah meminimalisir penyelewengan dan meminimalisir adanya kejahatan dan sejenisnya. Sementara untuk Guru Tidak Tetap (GTT) yang kini berjumlah 9 ribu orang di Jawa Timur, dikatakan Saiful Rachman, tidak ditangani langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Gaji para GTT itu ditangani langsung Pemerintah Kabupaten/Kota atau sekolah masing-masing. “Karena yang merekrut mereka itu Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota setempat, atau sekolah masing-masing. Jadi, merekalah yang wajib membereskan semua permasalahan gaji GTT.” tutur Saiful Rachman.

  Sumber:http://dindik.jatimprov.go.id

Pengumuman Terbaru

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2020-2021

Himbauan Sekolah Kepada Kelas 12:

Info Kelulusan 2020

Maps Sekolah