SEKILAS INFO
: - Minggu, 06-12-2020
  • 6 bulan yang lalu / Kami segenap keluarga besar SMAN 1 TEMPEH mengucapkan Selamat hari raya idul fitri 1441 Hijriah. Minal aidzin wal faidzin mohon maaf lahir dan bathin
  • 8 bulan yang lalu / Mari bersama kita lawan virus Covid 19 dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Hindari ke tempat keramaian, cuci tangan secara berkala jika dari luar rumah, terapkan social distancing untuk sementara waktu, tidak keluar dari rumah jika tidak terlalu penting, dan selalu patuhi himbauan pemerintah
  • 8 bulan yang lalu / Berdasarkan surat edaran  kepala dinas pendidikan  cabang jember – lumajang, aktifitas belajar di rumah diperpanjang hingga 5 april 2020.

DARI DESA OTONOM KE PERKAMPUNGAN KUMUH
Pengembangan Kampung dan Kontrol Negara di Bandung (1930–1960)
Gustaaf Reerink

Pengantar
Artikel ini membahas faktor-faktor yang mendasari pengembangan kampung di Bandung pada abad kedua puluh. Pembahasan dilakukan melalui analisis hukum, spasial, dan karakteristik sosial-ekonomi serta dinamika permukiman dari masa kolonial, pendudukan Jepang, Revolusi Indonesia hingga Indonesia merdeka. Tulisan ini menilai dampak kebijakan terhadap kampung yang diadopsi oleh pemerintah kolonial dan Indonesia secara berturut-turut. Artikel ini menggunakan penelitian sejarah lisan, survey dan literature. Penelitian dilakukan dengan mengacu pada data dari beberapa kelurahan di Bandung. Akhirnya, makalah ini menjelaskan bagaimana dan mengapa kampung di Taman Sari dan kelurahan lain di Bandung telah berkembang menjadi permukiman hari ini.
Argumen dasar tulisan ini adalah bahwa penjajah maupun Pemerintah Indonesia tidak pernah berhasil melakukan kontrol yang efektif terhadap kampung dan karenanya tidak bisa mengembangkan, menstandarkan, dan mengatur pemukiman. Pada kolonial, negara tidak mampu mengontrol sebab berlakunya otonomi desa atau kampung (desa) yang merupakan bagian dari kebijakan kolonial. Setelah kemerdekaan, kampung mempertahankan otonomi mereka sebagai upaya dekolonisasi. Berdasarkan kombinasi dengan berbagai peristiwa sejarah sejak kemerdekaan, kurangnya kontrol negara telah membuat kampung berkembang menjadi permukiman kumuh.
Pedesaan di Kota Kolonial
Keberadaan kampung kumuh di Bandung memiliki hubungan dengan kebijakan pemerintah colonial pada masa liberal. Diberlakukannya kebijakan sewa tanah telah membuat Bandung menjadi wilayah perkebunan yang maju. Proses produksi juga dipercepat dengan adanya jalur distribusi yakni pembangunan rel kereta api. Perkembangan ini menarik bagi orang eropa maupun pribumi kaya dari kalangan bangsawan, pedagang kaya maupun ornag cina. Akibatnya semakin banyak petani tidak memiliki sawahnya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan petani tak bertanah mengungsi ke kota untuk mencari pekerjaan. Tanpa disadari hal ini mengakibatkan konsentrasi pemukiman di kota.
Kota terus berkembang dan menggeser desa adat yang berada di sekitarnya. Untuk melindungi hal itu maka pemerintah colonial mengeluarkan kebiajakan otonomi desa. Pada akhirnya kebijakan ini yang membuat pemerintah Belanda sendiri tidak dapat mengatur perkembangan desa seiring berjalannya waktu. Terjadi asimilasi antara perkampungan dan kota colonial pada kurun waktu ini. Desa semakin kehilangan karakternya dan menjadi perumahan dengan model pedesaan. Pada umumnya setiap rumah akan memiliki lahan yang luas dan sawah sebagai lahan garapan.
Pemerintah colonial Belanda terdorong untuk memperbaiki kondisi perkampungan, namun otonomi desa membatasinya. Beberapa kebijakan telah diupayakan seperti pada 1919 pemerintah kota Bandung meluncurkan program perumahan social. Pada tahun 1926, pemerintah sekali lagi berupaya untuk mencadangkan Bandung Selatan untuk penduduk asli. Tahun 1927 pemerintah bandung berupaya memperbaiki keadaan kampong dengan mengeluarkan kebijakan Kampung Batering dengan membangun jalan, drainase, listrik, hidran dan pemandian umum. Meskipun kebijakan ini melanggar otonomi desa namun nampaknya upaya humanisasi pribumi yang dilakukan tidak dapat dilepaskan strategi politik agar rakyat tidak jatuh ke tangan nasionalis yang menuntut kemerdekaan. Pemerintah colonial mendukung upaya ini dengan mensubsidi pemerintah kota Bandung untuk meningkatkan kualitas kampong. Selain itu dikeluarkan pula kebijakan Kampung Verbeeterings Ordonantie yang disahkan pada tahun 1934 sebagai upaya ‘humanisasi’ kampung.
Pendek kata, pemerintah colonial tidak sepenuhnya berhasil untuk mengontrol kampong karena adanya kebijakan otonomi desa. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan nampaknya tidak menarik pribumi, sebab watak yang mengakar pada pemukiman desa, kemiskinan, daya beli dan otonomi desa. Sehingga pribumi lebih senang untuk tinggal dalam kelompok pedesaan yang berkembang secara pesat. Kampung terus berkembang dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kota hingga pihak berwenang dapat mengendalikan (Bandoeng 1929: 41). Di atas semua usaha untuk mendapatkan kendali atas kampung, selama masa depresi, penegakan peraturan sering dibatasi oleh kendala keuangan yang dikenakan pada anggaran kota (Kampongverbeteringscommissie 1939: 42).
Pada akhir periode colonial, pemerintah mengakui telah gagal ‘menghumanisasi’ pribumi. Pemukiman bahkan semakin diabaikan pada periode 1942-1949 ketika peristiwa bersejarah bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peristiwa politik pada masanya. Eksodus migran ke Bandung disebabkan karena penjajahan Jepang yang mulai menduduki Indonesia pada 1942. Jepang membawa romusha untuk dipekerjakan di tanah-tanah pertanian. Akibatnya migran ini menetap di wilayah Bandung meskipun tidak ada data terperinci. Jepang bahkan mendukung upaya pendudukan terhadap tanah kosong demi kelangsungan kepentingan mereka pada Perang Dunia II. Aliran migrasi yang sangat besar terjadi selama masa revolusi Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api memaksa penduduk untuk berpindah ke daerah lain.
Permukiman Kumuh di Kota yang Merdeka
Pemukiman kumuh di Bandung pasca kemerdekaan dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya yakni pertama perubahan kepemilikan tanah pasca peristiwa Bandung Lautan Api. Kedua, peristiwa pemberontakan Darul Islam yang dipimpin Kartosuwiryo menyerang desa dan menciptakan eksodus ke kota untuk menyelamatkan diri. Ketiga, Bandung menjadi ibukota propinsi dan sebagai pusat pendidikan yang mengakibatkan sector industri dan jasa berkembang. Keempat, pandangan migrant mengenai jaminan kehidupan di desa tidak lebih baik daripada ketika mereka tinggal di kota Bandung.
Aliran migran yang tidak terkontrol mengakibatkan para pengungsi tidak memiliki pilihan lain selain membangun rumah tanpa izin. Arus migran ke Bandung semakin besar pada periode 1961 sehingga menyebabkan kepadatan penduduk di Bandung. Mereka yang baru datang biasanya akan tinggal di kampong-kampung dan mendirikan rumah atas izin kepala kampong. Apabila perkampungan telah penuh maka mereka akan membangun komunitas baru di wilayah lain. Tragisnya tanah kosong tak berpenghuni, tanah sekitar jalan kereta api bahkan bantaran sungai mereka tempati. Tidak adanya peraturan yang tegas mengenai kependudukan juga memberikan kesempatan kepada migrant untuk terus masuk ke Bandung. Peran PKI secara tidak langsung memberikan dukungan untuk menduduki tanah illegal semakin memberikan stigma sebagai partai yang berpihak pada rakyat.
Peningkatan kepemilikan tanah merupakan ciri khas negara-negara di Asia dan Afrika dan tidak seperti invasi tanah kosong di Amerika Selatan. Polanya yakni pertama sejumlah kecil penghuni liar menempati tanah untuk menguji apakah pemilik atau pengurus tanah yakni agen pemerintah atau pihak swasta, campur tangan. Jika mereka dibiarkan, orang lain akan mengikuti mereka. Seringkali mereka membutuhkan persetujuan dari seorang pemimpin masyarakat (informal) sebelum mereka bisa melakukannya. Bentuk sosial ini berarti bahwa pertumbuhan permukiman-permukiman ini bersifat inkremental, suatu prasyarat untuk kelangsungan hidup komunitas (Wibowo 1983: 4-5). Rupanya, orang-orang yang menduduki tanah itu memiliki koneksi yang baik dengan pemerintah kota dan tentara.
Hak atas tanah berdasarkan hukum adat (adat), yang masih diterapkan secara luas di Indonesia yakni di kampung-kampung sekarang harus diintegrasikan ke dalam sistem tanah yang terpadu. Integrasi tanah kampung yang dipegang oleh hukum adat ke dalam sistem terpadu mensyaratkan sertifikasi semua bidang tanah yang dimiliki. Namun, karena berbagai alasan, hanya sedikit penghuni kampung yang mendaftaran tanah mereka. Pengesahan dua undang-undang agraria tahun 1960 dan 1961 benar-benar mempengaruhi posisi hukum penduduk kampung lebih dari penghapusan otonomi desa yang telah dilakukan. Sejak saat itu banyak kampung dikategorikan sebagai permukiman informal (kumuh).
Kesimpulan
Kampung di Bandung pada umumnya telah berkembang tanpa terlalu banyak intervensi negara. Karena dualisme hukum antara administrasi kota dan desa, maka kampung tetap memiliki otonomi yang tinggi, bahkan ketika kampung terletak di batas kota. Pada masa colonial kebijakan untuk mengembangkan perumahan nampaknya gagal sebab pemerintah colonial terikat pada undang-undang tentang otonomi desa. Pada akhir periode kolonial, pemerintah kolonial mengakui bahwa telah gagal mengendalikan pertumbuhan kepadatan dan kondisi kehidupan di kampung. Pada masa pendudukan Jepang dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak banyak memperhatikan perkembangan kampung pada periode itu. Kontrol administratif yang longgar di kampung-kampung sejak invasi Jepang hingga kemerdekaan bertepatan dengan arus migrasi yang sangat besar dari orang-orang pedesaan Jawa Barat yang melarikan diri dari kondisi kehidupan selama Perang Dunia Kedua. Pemerintah kota sekali lagi terbukti tidak mampu mencegah atau membatasi perkembangan itu terjadi. Hal ini diantaranya disebabkan tidak memiliki dana untuk program perbaikan atau program perumahan sosial.
Membandingkan upaya kolonial dan postkolonial dari pemerintah, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua administrasi memiliki kontrol yang sangat sedikit. Tapi alasan kurangnya kontrol selama periode-periode ini berbeda secara signifikan. Pada masa kolonial, pemerintah kota dikekang oleh prinsip otonomi kampung. Setelah kemerdekaan, administrasi kota kewalahan oleh banyaknya para migran menetap di kampung-kampung.

MELANGGAR BATAS
Kampung Pekerja dan Modernisasi Tenaga Kerja Dermaga di Tanjung Priok
Batavia (1917–1949)
Arjan Veering

PENGANTAR
Artikel ini menceritakan tentang kehidupan para buruh pelabuhan di Tanjung Priok. Teknologi yang berkembang pesat dalam bidang transportasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pasar dunia. Implikasinya adalah semakin banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja di pelabuhan. Secara eksplisit juga mengubah penggunaan ruang kota di area dermaga. Artikel ini berfokus pada perkampungan pekerja untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di Tanjung Priok. Kampung Pekerja berkembang menjadi pusat tenaga kerja dan meninggalkan masalah tenaga kerja di pelabuhan. Perubahan secara bertahap merubah bentuk-bentuk kerja yang lebih permanen. Kampung Pekerja tidak hanya menandai terobosan radikal dalam organisasi tenaga kerja, tetapi juga merupakan perwujudan dari perspektif baru tentang kondisi tenaga kerja dan perumahan. Selain motif etis ini, pengusaha perusahaan pelayaran juga lebih tertarik pada kondisi kerja dan pekerja mereka karena mereka tahu perbaikan sosial dapat menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.
Tujuan artikel ini adalah untuk menggambarkan interaksi antara ekonomi, modernisasi sosial, dan fisik-spasial di pelabuhan Tanjung Priok, secara khusus dicontohkan oleh kasus Kampung Pekerja. Penelitian ini didasarkan pada arsip Belanda dan Indonesia, dilengkapi dengan artikel surat kabar. Inti dari artikel ini menceritakan tentang Kampung Pekerja di Jakarta yang dibuat Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM, Royal Packet sebuah Perusahaan Navigasi) di Den Haag. Selain itu bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap historiografi Indonesia dan buruh pelabuhan dan buruh ‘industri’ lainnya yang sejauh ini tidak terwakili.
Pelabuhan Tanjung Priok
Tajung priok adalah pelabuhan baru yang dibangun pada 1877 hingga 1883 sebagai alternative pelabuhan di Batavia. Adapun factor yang menyertai pembangunan pelabuhan ini adalah efisiensi pekerjaan yang selama ini membutuhkan banyak tenaga kerja buruh. Factor kedua adalah perkembangan industri perkapalan yang bergerak pada mekanisasi dan penggunaan kapal uap. Kedua factor diatas memberikan dampak signifikan terhadap perubahan cara kerja dan pekerjaan yang ada di pelabuhan tradisional.
Pembangunan pelabuhan didukung oleh pemerintah Belanda pada 1883 sehingga dibuatlah pelabuhan baru Tanjung Priok. Sejak awal pembangunannya, Tanjung Priok merupakan pelabuhan yang mudah berkembang dikarenakan banyak factor. Pertama, perkembangan di daerah pedalaman jawa dan produksi hasil perkebunan yang melimpah. Kedua, Tanjung Priok merupakan pelabuhan transit yang menghubungkan perdagangan local dan internasional. Ketiga, ambisi belanda untuk menyaingi pelabuhan baru Inggris di Singapura. Namun sebenarnya Tanjung priok bukanlah satu-satunya pelabuhan yang diperbaharui. Pelabuhan lain disepanjang garis pantai jawa juga turut diperbaharui oleh pemerintah Belanda. Perluasan pelabuhan di Hindia Belanda bertepatan dengan pengembangan pelabuhan di seluruh dunia, yang merubah pengiriman. Aspek yang paling mencolok dari proses tersebut adalah pencarian cekungan yang lebih dalam dan dermaga yang lebih panjang sehingga menambah ruang penyimpanan. Secara fisik pelabuhan semakin terpisah dari kota, karena ruang untuk mereka berada di pinggiran kota.
Perubahan dalam Pekerjaan Dermaga
Pada paruh kedua abad ke-19, cara kerja dermaga berubah secara mendasar sebagai akibat dari pergeseran kapal layar ke kapal uap. Pembukaan pelabuhan baru di Tanjung Priok secara mendasar mengubah bisnis pemuatan. Perbedaan utama adalah kapal-kapal pengangkut samudera sekarang bisa memuat dan membongkar langsung di dermaga, dan bisa menggunakan mekanik. Oleh karena itu, buruh yang terampil digantikan oleh pekerja pelabuhan yang mengandalkan kekuatan otot.
Informasi mengenai jumlah pasti buruh pelabuhan sangat terbatas sebab tidak ada catatan resmi mengenai hal itu pada masa colonial. Ingleson memperkirakan pelabuhan Surabaya pada tahun 1910 memiliki 10.000 tenaga kerja. Sebab Tanjung Priok merupakan pelabuhan yang sebanding maka diperkirakan jumlahnya hampir sama. Kebutuhan akan buruh pelabuhan disebabkan karena pekerjaan di pelabuhan sangat bervariasi. Selain itu etos kerja buruh pribumi yang berasal dari Banten memiliki cirri khasnya sendiri. Mereka akan pulang pada masa panen dan hari penting keagamaan. Seringkali dilakukan pada saat bulan penuh pekerjaan di pelabuhan.
Pekerja kontrak di dermaga tidak dipekerjakan langsung oleh salah satu manajemen pelabuhan, mereka dipekerjakan melalui mandur (mandor) yang telah mendaftar kepada pencari tenaga kerja atau kadang-kadang perusahaan bongkar muat barang atau perusahaan pelayaran. Sistem rekrutmen tidak langsung ini merupakan praktik yang mapan di banyak pelabuhan di dunia, dan juga biasa di berbagai industri di Jawa. Mandur itu sering kali lahir di desa atau memiliki ikatan kuat dengan daerah asal keluarganya. Penggunaan jaringan ini menjelaskan asal terkonsentrasi pekerja dermaga hanya dari beberapa area. Keuntungan bagi pengusaha adalah mereka tidak perlu berurusan dengan semua pekerja, tetapi bisa mengatur semuanya melalui beberapa mandor.
Kekurangan Tenaga Kerja
Kebutuhan akan buruh pada awal abad ke 20 membuat perusahaan pelabuhan mengalami kesulitan. Terlebih ketika mereka membentuk perusahaan bersama dengan kegiatan pekerjaan yang lebih kompleks. Kebutuhan akan tenaga buruh semakin banyak dan perlu segera diatasi. Ada dua cara yang dilakukan perusahaan pada masa itu yakni menciptakan persaingan buruh dengan mendatangkan dari Cina dan melakukan upaya mekanisasi. Kedua cara ini bukan tanpa resiko, bahkan nampaknya buruh cina seringkali melakukan pemberontakan. Sedangkan mekanisasi tidak dapat sepenuhnya dilakukan pada sortir bahan mentah yang harus dipilih dengan kualitas terbaik.
Fasilitas pemuatan baru memang meningkatkan penanganan kapal, dan prosesnya membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja. Namun, peningkatan lalu lintas pengiriman yang tidak kunjung padam berarti tenaga kerja yang cukup besar haruslah demikian tersedia. Selain itu keadaan semakin mendesak ketika NISHM memperluas kegiatannya dan layanan yang lebih cepat dalam bongkar muat. Dalam upaya untuk merasionalisasi salah satu aspek dari kerja dermaga, perusahaan-perusahaan Serikat telah memberi peluang terciptanya pesaingan baru untuk tenaga kerja.
Kebanyakan buruh pelabuhan tinggal di kawasan tua Batavia, dan bukan di pemukiman dekat pelabuhan. Ketika sebuah kapal tiba secara tak terduga, atau ketika karena alasan lain lebih banyak buruh pelabuhan diperlukan, hampir mustahil untuk menambah buruh dan selain itu mengingat waktu perjalanan dari Batavia, sulit bagi perusahaan memenuhi kebutuhan itu. Solusi terbaik bagi perusahaan yakni mempekerjakan para pekerja sekitar untuk meningkatkan fleksibilitas penanganan kargo.
Sangat sedikit tempat tinggal permanen tersedia di Tanjung Priok. Kondisi tempat tinggal mereka memprihatinkan, bahkan ketika musim hujan mereka harus dihadapkan pada banjir. Pelabuhan dibangun di daerah yang terisolasi yang dikelilingi oleh rawa-rawa dan hutan bakau. Setelah dilakukan penelitian barulah otoritas pelabuhan kolonial mulai menunjukkan minat pada situasi hidup penduduk Priok. Akibatnya, satu per satu kampung yang ada dipindahkan ke tempat yang lebih baik, khususnya tempat yang disiapkan, seperti Kampung Pedjongkoran dan Kampong Kodja.
Pada tahun 1937 krisis ekonomi telah berakhir dan rencana modernisasi dibuat tidak hanya untuk meningkatkan Kampung Pekerja. Namun nampaknya rencana pembangunan tidak pernah dilaksanakan. Ancaman perang memaksa KPM di Batavia untuk mengambil tindakan khusus. Salah satu dari tujuh langkah yang diambil adalah membatalkan pembangunan Kampung Pekerja baru. Perang yang akan terjadi telah menaikkan harga bahan bangunan ke tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang direncanakan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah kepedulian yang terus meningkat pada aspek sosial dan higienis. Mungkin yang lebih mencolok adalah pendekatan sentral, topdown, dan paternalistik. Surat-surat Direktur secara eksplisit menunjuk ke keinginan untuk memperbaiki masalah di kampung.
Kampung Pekerja Selama Tahun-Tahun Gejolak
Kampung pekerja pada masa Jepang tidak lebih baik sebab sebelum jepang menguasai Batavia, fasilitas pelabuhan telah sepenuhnya dihancurkan agar tidak dapat dimanfaatkan oleh Jepang. Kampung pekerja menjadi kamp tahanan perang oleh Jepang. Tidak ada data lengkap mengenai pelabuhan tentang keadaan Tanjung Priok pada masa pendudukan Jepang.
Setelah tahun 1945, Tanjung Priok dikuasai langsung militer Inggris. Perusahaan Belanda kembali berusaha untuk membangun aktifitas fisik di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu perubahan cara kerja buruh pelabuhan juga diperbaharui dengan sistem kontrak dengan pembayaran secara langsung dari perusahaan. Pemerintah Belanda sadar betul mengenai pengaruh pelabuhan terhadap ekonomi mereka. Pada bulan-bulan terakhir pemerintahan Belanda di Nusantara, Kampung Pekerja dianggap sebagai lambang modernisasi, jauh dari kondisi kehidupan buruh pelabuhan yang mengerikan di awal abad kedua puluh. Hampir 50 persen dari total populasi pekerja pelabuhan di Tanjung Priok tinggal di Kampung Pekerja pada saat itu, kebanyakan dari mereka bersama keluarga mereka.
Dekolonisasi mulai dilakukan pemerintah Indonesia pasca pengakuan kedaulatan paada 1949. Aktifitas pelabuhan menciptakan konflik antara Indonesia dan belanda sehingga harus dilakukan upaya menjaga kepentingan Belanda di Indonesia. Namun bukan tanpa usaha, pemerintah Indonesia berupaya melakukan nasionalisasi asset yang digencarkan oleh presiden Soekarno. Perusahaan pelabuhan dianggap sebagai bentuk kolonialisme nyata di negara yang baru merdeka. Pihak berwenang Indonesia juga mencoba mengambil kendali pelabuhan, karena ini dianggap strategis bagi perekonomian. Secara keseluruhan, fasilitas pelabuhan berada dalam kondisi yang buruk setelah bertahun-tahun mengalami konflik politik dan perselisihan militer. Pemerintah Indonesia, tanpa sarana keuangan sulit memperbaiki situasi.
Pada bulan Desember 1957, hubungan Indonesia-Belanda mencapai titik terendah dalam status Papua Barat. Buruh Indonesia menempati kantor KPM di Jakarta perebutan pertama perusahaan-perusahaan Belanda dengan dukungan terbuka dari pemerintah. Awal 1958 sudah jelas bahwa perusahaan pelayaran harus melepaskan semua keterlibatan dengan Kampung Pekerja. KPM telah pergi dari Indonesia dan kegiatannya telah dinasionalisasi dan NV Kampung Pekerja dilikuidasi, perusahaan pengiriman membayar kompensasi kepada para pekerja dan harus menerima total kerugian dari properti yang ada.
Kesimpulan
Transformasi teknologi dan ekonomi yang cepat pada akhir abad kesembilan belas juga menggerakkan modernisasi organisasi buruh. Industrialisasi dan rasionalisasi sistem ekonomi memerlukan modernisasi transportasi dan infrastruktur. Masalah utama yang dihadapi tenaga kerja dermaga adalah penggunaan pekerja lepas. Ketika keadaan berubah dan kebutuhan akan tenaga kerja meningkat, pengusaha pelabuhan mulai menyadari bahwa cara kehidupan pekerja pelabuhan harus diubah secara mendasar. Dekasualisasi ini termasuk pendaftaran pekerja pelabuhan, sentralisasi pasar tenaga kerja meningkatkan produktivitas pekerja, menjamin penghasilan mingguan atau bulanan, dan memperbaiki kondisi kehidupan para pekerja.
Kampung Pekerja dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan kumpulan tenaga kerja, tenaga kerja yang stabil dan andal untuk pelabuhan Tanjung Priok. Baik aspirasi etis dan motif ekonomi merupakan gagasan pembentukan kelompok pekerja ini. Singkatnya, modernisasi pengiriman menimbulkan modernisasi tenaga kerja di pelabuhan secara bersamaan. Kampung Pekerja adalah salah satu strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan ini, secara bersamaan mengubah kedua struktur fisik di dermaga dan kehidupan sosial. Banyak buruh pelabuhan pindah ke Kampung Pekerja dan menyesuaikan gaya hidup mereka, tetapi mereka tidak pernah sepenuhnya dikendalikan.

CATATAN REFLEKSI SEJARAH ARTIKEL TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT MASA KINI

Pendahuluan Tentang Perkembangan Kampung dari Masa Ke Masa
Perkampungan menjadi ciri khusus dalam perkembangan sejarah kota di Indonesia. Sebab perkembangan pemukiman penduduk tidak dapat dilepaskan dari peranannya dalam membentuk komunitas kelompok. Keberadaan kelompok dalam lingkungan komunal asia memang merupakan suatu kajian yang perlu dibahas khususnya pertumbuhan desa-kota di Indonesia. Kajian ini tidak dapat dilepaskan dari latar budaya bangsa Indonesia sendiri. Berdasarkan artikel dapat kita temui pola pemukiman masayarakat Indonesia ini dalam bagan berikut :

Tersebar

Pola pemukiman yang terkonsentrasi (centered) tidak menjadi pola umum di kota-kota Indonesia pada umnya. Bahkan seringkali, pola konsetrasi ini merupakan bentuk tersendiri dari pemukiman orang Eropa. Akar budaya eropa sepertinya yang mempengaruhi pola tersebut. Sehingga ketika terjadi kompleksitas, masyarakat eropa akan membentuk komunitas tunggal dalam satu pemukiman yakni konsep kota. Hal ini berbeda dengan pola pemukiman Indonesia yang cenderung berpola tersebar (dispersed). Pemukiman ini hadir sebagai bentuk dari kompleksitas yang muncul dalam kehidupan manusia Indonesia sendiri. Manusia Indonesia senang akan pembentukan komunitas-komunitas baru dalam pemukiman. Sehingga komunitas desa akan berkembang menjadi desa-desa baru. Namun benturan budaya antara eropa dan Indonesia tidak dapat dihindarkan dalam masa sejarah bangsa Indonesia. Pandangan terhadap etnisitas orang eropa telah mempertajam preferensi budaya antara Indonesia dan Eropa dalam konsep pemukiman. Eropa dengan ciri pola konsentrasi kota dan Indonesia dengan cirri pola persebaran desanya.
Desa sebagai pola pemukiman awal masyarakat Indonesia telah ada sejak turun temurun. Bahkan seringkali pembangunan komunitas pemukiman baru mengharuskan masyarakat untuk mendapatkan ijin dari sesepuh desa. Tujuan ini secara mitologis untuk melindungi pemukim baru dari marabahaya yang ada. Namun secara akar budaya merupakan upaya pelestarian penghormatan kepada orang yang lebih tua (lebih dulu ada). Tentu dalam perkembangan desa terjadi penambahan populasi dalam komunitas pemukiman. Pada umumnya adanya kompleksitas dalam pemukiman tersebut menghendaki agar adanya upaya membuka lahan baru (mbabat alas). Secara praktis bertujuan untuk memperlebar angka partisipasi penduduk dalam kegiatan social, ekonomi, dan budaya. Tradisi dan budaya pemukiman ini mengakar kuat dalam dirinya bangsa Indonesia. Sehingga ketika terjadi kompleksitas dalam pemukiman, masyarakat akan tersebar dan membentuk komunitas-komunitas baru (desa-desa baru).
Pembahasan Tentang Terbentuknya Komunitas Kumuh di Perkotaan
Terbentuknya pemukiman yang ada saat ini tidak dapat dilepaskan dari factor sejarah. Berdasarkan artikel dapat kita jumpai tiga fase dalam sejarah perkotaan di Indonesia. Fase tersebut adalah masa colonial, masa jepang dan revolusi Indonesia (masa bergejolak) dan masa Indonesia merdeka. Fase tersebut penulis bagi berdasarkan analisa spasial dan ciri khas dalam pola pemukiman manusia Indonesia.
a. Pemukiman Masa Kolonial
Pada masa ini dipengaruhi oleh berbagai factor dalam membentuk pola pemukiman di Indonesia. Fase ini merupakan masa dimana penjajah Belanda berupaya melakukan control terhadap bangsa Indonesia. Ada beberapa factor yang mempengaruhi pemukiman pada fase ini diantaranya factor ekonomi, politis dan social.
Faktor ekonomi tidak lepas dari kebijakan ekonomi pemerintah belanda pada tahun 1870 dan untuk memenuhi kebutuhan Belanda akan barang-barang ekspor di Eropa. Kebijakan ekonomi yang diberlakukan pada masa liberal yakni agrarische wet telah memberi ijin penyewaan lahan-lahan pemerintah kepada pengusaha swasta eropa. Lahan yang disewakan ini difungsikan sebagai lahan perkebunan yang menopang kegiatan ekspor pemerintah Belanda. Adanya perkembangan ekonomi di sector produksi turut memberi pengaruh pada sector distribusi. Pada akhirnya kegiatan di perkebunan menopang ekonomi kota serta wilayah disekitanya. Tentu hal ini juga menarik migrant dari desa untuk menetap di areal baru. Para migrant dari desa juga turut membawa budaya pedesaan mereka ketika bermigrasi ke kota.
Faktor lain adalah upaya humanisasi dan upaya ‘memperadabkan’ masyarakat. Kehidupan masyarakat Indonesia yang tradisional oleh orang Eropa dianggap sebagai keterbelakangan budaya. Sehingga ada dorongan lahir dari orang-orang eropa untuk memperadabkan manusia Indonesia. Perbaikan sarana infrastruktur, pemukiman, sanitasi, irigasi, dan sistem kelistrikan diupayakan pemerintah Belanda. Terutama pemukiman masyarakat yang cenderung tidak memperhatikan sanitasi dan kesehatan. Nampaknya orang eropa khawatir akan tingkat kebersihan ini akan mempengaruhi kesehatan mereka juga. Namun sebenarnya upaya humanisasi dan memperadabkan pribumi tidak lepas dari agenda politik pemerintah Belanda. Pada masa awal abad ke 20 terjadi tuntutan dari golongan nasionalis untuk menuntut kemerdekaan dari Belanda. Humanisasi hanya kedok belaka untuk menarik simpati rakyat agar tidak jatuh ke tangan nasionalis serta kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia tetap terjaga.
b. Masa Jepang dan Revolusi Indonesia (Masa Bergejolak)
Pemukiman pada masa ini tidak dapat dilepaskan dari peristiwa politik yang menyertai Indonesia. Dinamika pemukiman di perkotaan terjadi disebabkan karena kebijakan yang dijalankan pada masa itu. Contohnya ketika jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942. Jepang sedang dalam keadaan berperang melawan sekutu dalam pertempuran asia timur raya. Jepang membutuhkan banyak sumber daya dalam rangka memenangkan peperangan tersebut. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam merupakan wilayah yang tepat untuk mensuplai kebutuhan perang Jepang. Dibentuklah beberapa organisasi untuk menyokong kebutuhan Jepang tersebut. Salah satunya adalah romusha yang didatangkan dari daerah lain. Hal ini berdampak pada pemusatan populasi penduduk di suatu wilayah yang pada akhirnya mereka akan menetap disana. Meskipun tidak ada catatan resmi mengenai perkembangan populasi penduduk akibat migrasi ini karena jepang kurang memperhatikan hal tersebut.
Pemukiman pada masa Revolusi Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari peristiwa sejarah yang menyertainya. Upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia berdampak pada alur migrasi penduduk Indonesia. Mereka berpindah dari satu tempat ke wilayah lain untuk menyelamatkan diri mereka. Tentu dinamika ekonomi juga berpengaruh karena perang antara Indonesia dan Belanda. Ketika perang telah usai dan kedaulatan telah diberikan oleh Belanda pada 1949, para pengungsi kembali ke daerah asalnya. Namun fakta telah memberikan bukti bahwa terjadi akuisisi kepemilikan tanah pasca peperangan terjadi. Banyak diantara pengungsi yang mendapati tanahnya telah ditempati orang lain. Artinya bahwa dinamika penduduk pada masa bergejolak ini tidak dapat sepenuhnya diatur oleh pemerintah.
c. Masa Indonesia Merdeka
Kekalutan politik, ekonomi dan social pasca pengakuan kedaulatan merupakan fakata tak terbantahkan dalam sejarah bangsa Indonesia. Adanya arus migran ke perkotaan dalam rangka mencari pekerjaan atau sekedar memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat dihindari. Arus migrasi besar-besaran ini diperkuat dengan kebijakan nasionalisasi asset yang diluncurkan pemerintah. Secara eksplisit pemerintah tidak dapat mengatur masyarakat untuk tidak melakukan migrasi ke kota. Kebutuhan ekonomi telah mendesak masyarakat untuk mencari kehidupan yang layak dan lebih baik di perkotaan. Walaupun tidak ada jaminan kebutuhan hidup mereka akan terpenuhi di perkotaan. Bahkan mungkin mereka akan menambah kompleksitas baru dalam pemukiman di perkotaan.
Semakin padatnya pemukiman di perkotaan dan menurunnya lahan garapan membuat pemerintah memberlakukan kebijakan UU Agraria tahun 1960-1961. Kebijakan ini malah membuat rakyat semakin berambisi untuk menguasai lahan-lahan kosong. Pengungsi yang dulunya berada di kota, enggan kembali ke desa sebab tidak ada jaminan pekerjaan. Geliat ekonomi bergerak seiring berjalannya waktu juga menarik masyarakat desa untuk bermigrasi ke kota demi kehidupan yang lebih baik. Sebab lahan yang ada sudah semakin sempit maka tidak ada pilihan lain selain mendirikan pemukiman di lahan kosong seperti bantaran rel kereta api, bantaran sungai bahkan di sekitar pemakaman.
Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pemerintah kota sekali lagi terbukti tidak mampu mencegah atau membatasi perkembangan itu terjadi. Jika kita membandingkan upaya kolonial dan postkolonial dari pemerintah, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua administrasi memiliki kontrol yang sangat sedikit. Tapi alasan kurangnya kontrol selama periode-periode ini berbeda secara signifikan. Pada masa kolonial, pemerintah kota dikekang oleh prinsip otonomi kampung. Setelah kemerdekaan, administrasi kota kewalahan oleh banyaknya para migran menetap di kampung-kampung. Pendek kata, sejarah kota tidak dapat dilepaskan dari unsure-unsur pembentuknya seperti budaya, sejarah, ekonomi, dan politik yang menyertainya.

Refleksi Materi Terhadap Kebutuhan Pembelajaran Masyarakat Saat Ini
Perkembangan kota dari masa ke masa merupakan catatan sejarah yang menarik dikaji. Berdasarkan catatan sejarah kita dapat mempelajari banyak hal sebagai bahan refleksi di masa kini dan menentukan kebijakan di masa yang akan datang. Sejarah memang memiliki konsep perubahan dan keberlanjutan dalam pemaknaannya. Peristiwa sejarah bukanlah sebuah peristiwa parsial tanpa makna. Sejarah kota dan munculnya perkampungan-perkampungan kumuh juga dapat menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita saat ini.
Hal ini sejalah dengan pembelajaran yang menggunakan kurikulum 2013 dan menekankan pada pendidikan karakter. Teori konstruktifis yang terkandung dalam kurikulum 2013 dapat menjadi dasr pijakan pengembangan mata pelajaran sejarah untuk memberikan pemebelajaran yang bermakna kepada siswa. Kompleksitas yang terdapat pada uraian materi memang tidak dapat dilepaskan dari banyak factor yang menyertainya. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa kekayaan sejarah dapat dipelajari dan dioptimalkan bagi generasi sekarang maupun dimasa yang akan datang.
Sejarah kota-kota di Indonesia pada umumnya memberikan gambaran yang komprehensif terkait problematika yang dihadapi. Pemerintah harus sadar betul mengenai pola permasalahan yang terjadi di perkotaan sehingga menekan konflik yang ada di masyarakat. Bahkan mungkin kebijakan yang diambil pemerintah tidak perlu mengorbankan masa depan anak bangsa. Namun hal ini bukanlah perkara yang mudah sebab diperlukan kesadaran bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sinergi antara kedua pihak perlu terjaga demi kelangsungan kehidupan yang lebih baik khususnya pada permasalahan pemukiman.
Banyak orang senang belajar dari sejarah, namun tidak sedikit daripada mereka mampu merefleksikan apa yang dipelajari dari peristiwa sejarah. Berdasarkan pemaparan materi ada beberapa hal yang perlu kita tarik makna pentingnya seperti budaya, politik, ekonomi, dan social. Bandung dan Tanjung Priok telah memberikan gambaran yang jelas bagaimana factor-faktor tersebut menjadi terkait satu sama lain. Masyarakat Indonesia yang multikultur harus memahami perbeda-bedaan yang dikandung dalam adat dan tradisi di dalam budayanya. Hal ini diperlukan untuk menjadi acuan moral yang berlaku dalam masyarakat. Di era yang dipenuhi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini nampaknya budaya-budaya bangsa semakin terpinggirkan oleh budaya lain. Pemukiman dengan konsep pedesaan saat ini sulit dijumpai karena laju modernitas. Banyak model pemukiman baru yang dibangun seperti perumahan-perumahan yang mengubah fungsi lahan pertanian. Perubahan fungsi lahan pertanian tentu akan mempengaruhi kebutuhan pangan daerah maupun nasional. Desa-desa mulai kehilangan karakternya dan fungsinya sebagai penopang pangan. Sebab petani tidak lagi memiliki banyak lahan garapan karena telah menjadi pemukiman-pemukiman perumahan. Dari hal ini saja pemerintah perlu belajar, bukan tidak mungkin akan terjadi kepadatan pemukiman dan semakin kurangnya lahan pertanian. Maka solusi pemerintah adalah untuk mengupayakan perlindungan terhadap lahan-lahan produktif serta pemberlakukan UU yang mengatur tentang pemukiman penduduk.
Kecenderungan penduduk untuk melakukan persebaran dan memanfaatkan lahan-lahan kosong seperti bantaran sungai, bantaran rel kereta api ataupun pemakaman juga perlu mendapatkan perhatian khsusus. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan di Tanjung Priok yakni dengan menciptakan rumah tinggal dan pengaturan perumahan. Kepadatan penduduk juga meningkat kan resiko penyakit untuk menular lebih cepat. Seperti saat ini bangsa Indonesia berhadapan dengan Pandemi Covid-19. Kepadatan penduduk yang tidak terkontrol telah dengan nyata meningkatkan resiko persebaran virus. Maka perlu tindakan untuk mengatur dan menyediakan pemukiman yang layak bagi masyarakat.
Seringkali juga kita melihat pada perkampungan yang berada di sekitar bantaran sungai karena sulitnya memiliki pemukiman. Fungsi sungai menjadi berkurang, ukuran menjadi semakin sempit dan debit air yang dialirkan semakin sedikit. Akibatnya saat musim hujan banyak aliran air yang keluar dari aliran sungai menyebabkan Banjir. Banjir tidak hanya membawa air, tetapi juga menjadi sarang berbagai penyakit dan melumpuhkan perekonomian di kota-kota besar. Sehingga perlu kebijakan yang tegas untuk memberlakukan perundang-undangan tentang pemukiman.
Kesenjangan antara pembangunan desa dan kota yang harus dihindari pada era saat ini. Perlu pemahaman yang baik mengenai refleksi sejarah tumbuhnya kota bagi masyarakat di pedesaan. Seringkali terdapat stigmatisasi bahwa kehidupan di kota akan lebiha baik daripada di desa. Akibatnya terjadi arus migrant untuk mencari peruntungan di kota walaupun tidak ada jaminan. Kesadaran akan fungsi desa sebagai penopang kehidupan di kota perlu disadari oleh masyarakat. Begitu pula masyarakat kota perlu memahami fungsinya sebagai wilayah transit dan konsumsi dari barang-barang desa. Sinergi ini akan menghadirkan kerjasama yang baik antara desa dan kota. Perlunya percepatan pembangunan memang tidak serta merta adil harus sama. Namun adil berarti mampuuntuk mencukupi kebutuhan masing-masing dalam takarannya.
Pemaparan ini semakin memperkuat pondasi berfikir bahwa peristiwa akan saling mempengaruhi peristiwa lain. Begitupun aktifitas perkampungan akan berpengaruh terhadap aktifitas pada sector lain. Sehingga dalam merefleksikan sejarah perkampungan kita dapat berperan dengan melakukan :
1. Merubah pola pikir mengenai fungsi dan pandangan terhadap desa sebagai wilayah tertinggal dan perlu dimodernisasi dengan cirri khas perkotaan sebab desa memiliki fungsinya sendiri sebagai penopang kebutuhan masyarakat secara keseluruhan
2. Menjaga nilai-nilai budaya luhur bangsa yang secara turun temurun diajarkan demi sampainya budaya hingga generasi yang akan datang.
3. Memfasilitasi pemukiman yang teratur dengan menjalankan pembatasan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan dalam pasar masyarakat
4. Memperbaiki ekosistem alam dengan tidak membangun pemukiman yang akan mempersempit aliran air. Sebab akan menjadi penghambat aliran air menuju hilir sehingga dapat mengakibatkan banjir
5. Menjaga pola pemukiman yang teratur berdasarkan ijin perundnag-undangan dari pemerintah sehingga menghindari perkampungan kumuh. Semakin kumuh perkampungan maka akan meningkatkan resiko persebaran penyakit
6. Pemerintah perlu mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang pertanahan dan pemukiman penduduk serta penyediaan lahan pemukiman dengan memperhitungkan dampak ekologis maupun sosiologis
7. Pemerintah juga dapat melakukan kajian sejarah perkampungan dan kebudayaan sehingga dapat membentuk komunitas desa adat sebagai pewarisan nilai-nilai budaya tradisional dan karakter kebangsaan kepada generasi penerus.
8. Dalam dunia pendidikan, perlunya pembelajaran kepada siswa agar mengetahui dampak-dampak yang dihasilkan dari suatu peristiwa sehingga kelak dimasa depan mereka memahami benar makna mempelajari sejarah. Serta perlunya upaya pembelajaran berbasis lingkungan dengan pendekatan kesejarahan agar peristiwa yang terjadi di masa lalu tidak kembali terulang di masa kini maupun yang akan datang
9. Perlunya kreatifitas kepada guru sejarah dalam membelajarkan sejarah kehidupan sehari-hari kepada siswa. Sejarah perkotaan dan kehidupan sehari-hari dapat disisipkan pada kompetensi dasar. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan siswa pada materi sejarah sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar sejarah. Sebab dari peristiwa sejarah kehidupan sehari-hari siswa dapat lebih mudah untuk mengetahui budaya, alam, dan dirinya sehingga menumbuhkan karakter bangsa dalam dirinya.
10. Merawat dan melestarikan nilai-nilai, norma, dan budaya masa lampau sehingga dapat terus lestari sebagai pendidikan bagi generasi bangsa.
Perkampungan sebagai tempat tinggal masyarakat tentunya memiliki makna yang sangat penting. Pemukiman merupakan unsure terbentuknya interaksi dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat memiliki nilai-nilai yang berlaku secara turun temurun demi terselenggaranya kehidupan yang lebih baik. Sehingga pemukiman pada dasarnya merupakan alat untuk mengajarkan dan mewariskan hal-hal yang baik bukan malah sebaliknya. Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam hal ini diperlukan agar pemukiman tidak lagi menjadi beban bagi generasi yang akan datang.

Pengumuman Terbaru

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2020-2021

Himbauan Sekolah Kepada Kelas 12:

Info Kelulusan 2020

Maps Sekolah